kompas artikel

Mengejar Cita-cita Hatta

Menyaksikan suka-duka ayah tirinya sebagai seorang saudagar, Mohammad Hatta yang saat itu berusia 11 tahun sadar, ada yang salah dengan politik keuangan negara yang saat itu dikuasai Belanda. Pencerahan itu berujung pada cita-cita akan suatu negara merdeka yang mampu menjamin kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya.

Saat itu, sekitar 1914. Hatta meninggalkan kesejukan Bukittinggi untuk bersekolah di Padang, Sumatera Barat. Ia tinggal di rumah Mas Agus Haji Ning, ayah tirinya yang merupakan pedagang besar dari Palembang. Percakapan di seputar meja makan dengan ayah tiri dan para saudara laki-lakinya dinantikan Hatta setiap hari.

Ketika itu, ekonomi sedang terpengaruh oleh Perang Dunia I. Maka, topik yang paling sering diangkat adalah mengenai harga yang terus naik dan kerugian yang diderita Haji Ning dalam berbisnis. Hatta, pada saat itu, belum pernah mendengar kata ”ekonomi”. Namun, ia tekun mendengar curahan hati ayah tirinya setiap malam.

Dalam memoarnya, Bukittinggi-Rotterdam Lewat Betawi, Hatta menulis, ia terharu melihat sikap sabar ayah tirinya dalam menghadapi gejolak perekonomian. ”Terdengar keluh kesah bahwa rugi sudah mulai diderita, tetapi pajak harus tetap dibayar seperti sediakala. Sejak masa itu, sudah tertanam dalam keinsafanku, ada something wrong dalam politik keuangan negara, akibatnya kumulatif,” kenang Hatta.

Perjalanan hidup Hatta setelah itu diwarnai dengan perkenalan terhadap dunia ekonomi. Sejak kecil hingga dewasa, ia mengunjungi sejumlah negara dan mempelajari bertumpuk buku demi merumuskan landasan perekonomian yang paling sesuai untuk Indonesia yang saat itu bahkan masih berupa konsep imajiner.

Pada 11 Juli 1945, Hatta berhasil mewujudkan kerangka menuju cita-cita itu. Impiannya akan landasan ekonomi negara yang berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan untuk menjamin kemakmuran seluruh rakyat tertuang dalam tiga poin di atas sebuah kertas hasil rembuk Panitia Perancang Keuangan dan Ekonomi bentukan Radjiman Wedyodiningrat, pemimpin sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Tiga pokok pikiran itu kini dikenal dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. ”Ada perdebatan hebat di kalangan para Bapak Bangsa dalam sidang BPUPKI saat menyusun beberapa aspek rancangan UUD 1945. Namun, terkait Pasal 33 itu, tidak ada yang membantah atau menolak,” ujar sejarawan dan peneliti Pusat Studi Humaniora Universitas Andalas, Zayiardam Zubir, akhir Februari.

Dalam pemikiran Hatta, ada negara yang menguasai pemanfaatan kekayaan alamnya demi kepentingan rakyat, bukan orang per orang. Privatisasi di sektor yang penting bagi hajat hidup rakyat bertentangan dengan semangat itu. Guru Besar Universitas Indonesia Sri-Edi Swasono, yang juga menantu Hatta, pernah menulis dalam makalah Demokrasi Ekonomi dan Doktrin Kerakyatan, Pasal 33 bukan berarti negara anti terhadap kekuatan asing.

”Investor asing kita terima untuk bermitra, tetapi bukan untuk mendominasi. Kita harus jadi tuan di negeri sendiri, bukan sekadar menjadi jongos globalisasi,” tulis Sri-Edi Swasono.

Pengaruh

Sebagai orang Minang yang hidup di era kolonialisme, Hatta menyaksikan tarikan yang sama kuatnya antara sistem ekonomi yang berlandaskan sosialisme dan yang berbasis kapitalisme. Pertarungan konsep itu ia saksikan langsung melalui anggota keluarganya yang rata-rata terjun ke dunia dagang.

Semasa kecil di Bukittinggi, Hatta tinggal bersama keluarga ibunya di Aur Tajungkang, yang kini jadi Jalan Sutan Sjahrir. Kakek Hatta, yang ia panggil Pak Gaek, adalah pengusaha jasa pengangkutan pos Bukittinggi-Lubuk Sikaping. Jasa angkut itu menggunakan gerobak tertutup yang ditarik sepasang kuda.

Saat kami mengunjungi Museum Rumah Hatta di Bukittinggi, akhir Februari, kandang tempat gerobak dan kuda Pak Gaek dipelihara masih terawat baik. Gerobak yang dulu dipakai menarik kuda-kuda itu pun masih dipajang. Museum Rumah Hatta setiap hari dibersihkan.

Rumah Hatta yang besar dan terawat serta terletak di pinggir jalan menghadap bayang-bayang Gunung Marapi dan Singgalang di kejauhan yang oleh Hatta dipersonifikasi seperti dua sejoli sedang berbimbing tangan. Menurut Rony Chaniago (48), penjaga rumah Hatta, kondisi rumah itu menunjukkan status sosial-ekonomi keluarga Hatta yang terhitung berkecukupan.

Dalam Bukittinggi-Rotterdam Lewat Betawi, Hatta menceritakan bagaimana ia terinspirasi dengan cara Pak Gaek yang memakai asas kekeluargaan dalam menjalankan usahanya. Setiap pegawai diperlakukan sama dan dijamin kemakmurannya. Dalam usaha pengangkutan pos itu, setiap pegawai punya tanggung jawab yang sama besar, kesempatan setara, dan upah yang sesuai.

Menjelang masa muda, Hatta melihat secara langsung praktik kapitalisme yang diterapkan Ayub Rais, pamannya yang merantau dan berdagang di Jakarta. Hatta menyebut prinsip dagang Rais, yang ia panggil Mak Etek Ayub, sebagai ”dagang waktu dan spekulasi”.

Dalam percakapan Hatta dengan Agus Salim, pertengahan 1920, Hatta menceritakan fenomena dagang pamannya. Agus menyebut prinsip niaga yang dipakai Mak Etek Ayub sebagai kapitalisme. Ia mengatakan, Mak Etek Ayub seorang pedagang yang rendah hati dan berjiwa sosial tinggi. Namun, prinsip dagang yang dianutnya keliru.

”Itu kapitalisme. Mereka memberikan barang-barang untuk mereka, yang mereka sendiri menentukan harga dan syarat-syarat lainnya. Betapa pun baiknya dia (Mak Etek Ayub), kapitalisme jangan kita bantu,” kata Agus ke Hatta saat itu. Perkataan Agus membekas.

Sejarawan Universitas Negeri Padang, Mestika Zed, mengatakan, pemikiran ekonomi Hatta banyak bersumber dari budaya Minangkabau yang berlandaskan prinsip kesetaraan, kebersamaan, dan kemakmuran yang dalam istilah modern kerap dikenal dengan sosialisme.

Secara turun-temurun, dasar perekonomian masyarakat Minang adalah harta pusako atau harta bersama. Prinsip ini memungkinkan orang Minang sanggup berdagang dengan modal besar, menyekolahkan anak-anaknya, dan mendirikan rumah. M Nasroen dalam Dasar Falsafah Adat Minangkabau menulis, harta bersama ini mengakibatkan tidak ada perbedaan yang besar antara yang kaya dan miskin.

Dalam budaya Minang, ada petuah yang berpesan soal masyarakat yang aman dan sentosa. Bunyinya, sawah mendjadi, djaguang maupiah. Labuah nan golong, pasa nan rami (bumi senang padi menjadi, padi masak jagung mengupih). Perekonomian yang sehat menurut perspektif Minang, tulis Nasroen, adalah kemakmuran yang merata dan tidak enak sendiri. ”Kalau diperhatikan, cara-cara sosialisme itu masih bisa kita lihat sampai sekarang di Sumatera Barat,” kata Mestika.

Melampaui dirinya

Putri sulung Hatta, Meutia Hatta, menuturkan, cita-cita ayahnya akan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan makmur sampai-sampai melampaui dirinya sendiri. Hatta tidak lagi membutuhkan barang mewah untuk membuktikan statusnya sebagai seorang elite pejabat dan pemimpin bangsa. Tujuan hidupnya adalah mengejar cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Meutia pun menuturkan kisah Hatta dan sepatu Bally yang ia idamkan. Karena tidak mampu membeli sepatu yang saat itu amat terkenal tersebut, Hatta hanya bisa menggunting potongan iklan sepatu Bally itu dari majalah dan menyimpannya di buku hariannya. ”Ayah sebenarnya bisa membeli sepatu itu. Namun, ia mendahulukan memberi bantuan ke orang lain yang butuh modal usaha. Sampai membeli sepatu pun ayah tak bisa,” kata Meutia.

Kini, Hatta sudah tiada. Namun, cita-cita pria tenang berwajah tegas itu tetap hidup. Bangsa ini berutang mengejar terus cita-cita itu serta sepenuhnya mengamalkan sila V Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sumber: Kompas,(AGNES THEDORA/RINI KUSTIASIH)

Standard
kompas artikel

Minangkabau, “Rumah” Para Pendiri Bangsa

sumber :
Kompas, (RINI KUSTIASIH/AGNES THEODORA)

Sumatera Barat menjadi rumah yang asri bagi tumbuhnya ide-ide kebangsaan pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Dari bumi Minangkabau lahir banyak tokoh dengan ide kebangkitan nasional yang acap kali tak hanya radikal, baru, dan mencerahkan, tetapi juga penuh sintesis akan berbagai pandangan kosmopolit pada eranya.

Di Minangkabau lahir antara lain Tan Malaka, Agus Salim, Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, Muhammad Yamin, M Natsir, dan Buya Hamka. Pemikiran mereka amat beragam, tetapi semuanya punya peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini.

Tokoh-tokoh terdidik itu, menurut Elizabeth E Graves dalam bukunya, Asal-usul Elite Minangkabau Modern, lahir antara lain karena budaya matrilineal (mengikuti keturunan dari garis ibu) yang ada di Minangkabau. Budaya itu menumbuhkan tradisi merantau, khususnya bagi lelaki dewasa di daerah itu. Tradisi ini tak hanya membuat pemuda Minang terpacu mendapatkan penghidupan lebih baik di luar nagarinya, tetapi juga memicu mereka untuk sadar terhadap pendidikan.

M Nasroen dalam Dasar Falsafah Adat Minangkabau me nulis, orang Minang yang merantau tidak diwajibkan secara fisik untuk kembali ke tanah kelahirannya. Namun, mereka mesti membantu memperkaya kampungnya lewat nilai dan gagasan yang diperoleh di rantau.

“Pola pikir yang outward looking (melihat ke luar) itu membuat para pendiri bangsa yang berasal dari Sumbar tidak anti- belajar sampai ke tanah penjajah, untuk menggagas dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia,” kata pengajar Ilmu Sejarah di Universitas Negeri Padang, Mestika Zed, akhir Februari lalu.

Pola pikir yang melihat ke luar tersebut mendapatkan momentumnya, ketika di akhir abad ke-19, pemerintah kolonial memerlukan banyak tenaga administrasi yang mampu baca-tulis dan berhitung. Kemampuan itu kemudian banyak diisi oleh orang Minang yang terbuka dan mau menerima pembaruan. Selanjutnya, keluarga pegawai kolonial itu berupaya memperbanyak anggota keluarganya untuk mencapai kedudukan serupa.

“Dengan demikian, tokoh-tokoh Minangkabau yang kemudian tampil pada awal abad ke-20, banyak yang berasal dari keluarga guru, juru tulis di gudang-gudang kopi pemerintah atau pegawai kecil abad ke-19,” tulis Elizabeth.

Respons “cerdik” dan penuh inisiatif dari masyarakat Minangkabau itu makin mendapatkan momentumnya ketika pada 1840 pemerintah kolonial yang sedang giat-giatnya mencari tenaga pegawai rendahan di kebun kopi, menginisiasi sejumlah sekolah di beberapa pusat perdagangan kopi. Peluang ini, dilihat sejumlah kepala nagari. Mereka meyakini, pendidikan bisa menjadi jalan masuk untuk meningkatkan penghidupan.

Koto Gadang

Para kepala nagari yang berpikiran terbuka, pada 1840-an, juga mulai mendirikan sekolah sendiri. Rakyat dari kalangan kebanyakan bisa menikmati sekolah yang dibiayai nagari itu.

Koto Gadang, sebuah nagari yang berbatasan langsung dengan Ngarai Sianok, jadi contoh sukses dari inisiatif nagari menyekolahkan anak-anak kampungnya. Di Balai Adat Koto Gadang, terdapat prasasti yang menyebutkan adanya Vereenigingen Studiefonds pada 1909. Studiefonds yang dimaksud ialah dana beasiswa dari masyarakat untuk menyekolahkan pemuda Koto Gadang.

Anak-anak Koto Gadang dikenang termasuk yang paling bersemangat sekolah di Sekolah Radja atau Kweekschool di Bukittinggi. Untuk menuju sekolah setingkat sekolah menengah yang dibangun pada abad ke-19 tersebut, anak-anak Koto Gadang harus terlebih dulu menuruni sisi lembah yang curam dan licin, sebelum kemudian mendaki kembali ke Bukittinggi.

Pada 2013, pemerintah membangun tangga dari beton sepanjang 1,5 kilometer di jalur curam menuju Bukittinggi tersebut. Membayangkan kondisi ngarai itu 1,5 abad silam, ketika anak-anak Koto Gadang melintasinya untuk sekolah, bisa dikatakan itu adalah perjalanan yang mendebarkan sekaligus penuh perjuangan.

Hatta yang lahir di Bukittinggi mencatat kesannya tentang anak-anak Koto Gadang itu dalam memoarnya, Bukittinggi-Rotterdam Lewat Betawi. Penduduk Koto Gadang yang kebanyakan tukang emas dan keluarga pegawai negeri sudah berpuluh tahun sebelum 1910-an mempunyai keinginan agar anak-anaknya bersekolah, jika memungkinkan di sekolah Belanda. Hatta menilai keinginan itu muncul karena kerasnya perjuangan untuk hidup di kota, yang ia sebut dengan Kota Gedang tersebut.

“Aku kagum melihat kesungguhan hati anak-anak Kota Gedang pergi bersekolah ke Bukittinggi. Pagi-pagi sekali, kira-kira pukul 06.00, mereka sudah berangkat dari rumah dengan berjalan kaki, turun dan naik ngarai yang dalamnya kira-kira 100 meter, menyeberangi sungai. Dua kali sehari mereka turun-naik ngarai melalui jalan yang curam itu,” tutur Hatta dalam memoarnya. Selain Hatta yang lahir di Bukittinggi, Tan Malaka yang berasal dari Payakumbuh juga bersekolah di Sekolah Radja tersebut.

Sementara itu, Sjahrir punya garis keturunan dari Koto Gadang. Ayah Sjahrir, Mohammad Rasad, lahir di daerah itu.

Sebagai seorang jaksa yang bertugas di Medan, Rasad mampu menyekolahkan Sjahrir di sekolah yang berkualitas. Bahkan, pada 1929, Sjahrir dapat melanjutkan sekolahnya ke Belanda. Di sana, Sjahrir bertemu dengan Hatta, yang kemudian mereka lalu sama-sama menjadi anggota Perhimpunan Indonesia. Tokoh bangsa lainnya yang kelahiran Koto Gadang ialah Haji Agus Salim. Ia juga anak jaksa yang bertugas di Riau.

Kini, Koto Gadang seperti kota mati. Nagari itu sepi ditinggal pergi warganya merantau yang umunnya hanya pulang saat Lebaran. “Para datuk pun kalau tidak ada kegiatan adat di sini, juga tidak pulang,” kata Rico Aries Syaputra, perangkat nagari Koto Gadang.

Tradisi diskusi

Gusti Adnan, Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Andalas mencatat surau dan lapau juga jadi bagian penting dalam menumbuhkan budaya intelektual di Minangkabau.

Menurut adat Minangkabau, anak lelaki yang telah akil balik tidak boleh tidur di rumah. Rumah hanya untuk perempuan. Akhirnya, anak lelaki terbiasa tidur di surau. Di sana mereka tak hanya belajar agama atau bela diri, tetapi juga berdiskusi tentang berbagai hal.

Maka tidak mengherankan jika di surau-surau di Minangkabau berkembang diskusi soal paham-paham yang sedang marak pada eranya, seperti Islam dan komunisme. Bahkan, di surau Sekolah Thawalib, suatu perguruan terkenal di Padang Panjang, perdebatan dua paham ini menjadi perhatian banyak orang. “Di sana diperbincangkan soal berdirinya partai-partai Komunis Islam lokal. Barang kali itu sulit dibayangkan, tetapi memang itulah nuansa diskusi yang egaliter di surau,” urai Gusti.

Jika surau menjadi representasi wadah resmi untuk berdiskusi, lapau atau warung makan menjadi bentuk non-formalnya. Lapau menjadi wadah hangat bagi perdebatan dan percakapan ringan hingga intelektual. “Kalau soal persoalan negara, habislah itu dibahas di lapau-lapau,” ungkap Gusti

Akhirnya, kearifan lokal dan kecerdikannya dalam merespons kolonialisme, sejarah mencatat, Minangkabau telah melahirkan para pendiri bangsa serta fondasi kebangsaan yang berakar dari nilai-nilai asli Nusantara.

Standard
kompas artikel

Kesadaran Bersama di Awal Republik

“Bangsa adalah jiwa, sebuah prinsip spiritual. Ada dua hal yang membentuk jiwa ini. Pertama ialah masa lalu dan yang kedua adalah masa kini. Kepemilikan yang sama atas kenangan; dan yang lainnya persetujuan masa kini, keinginan untuk hidup bersama, keinginan untuk terus mengembangkan warisan yang sama.” (Ernest Renan, What is a Nation?)

Jika era pascamodern sering membuat kita gamang memahami identitas sebagai bangsa, masa awal Republik ini bisa jadi titik untuk berefleksi. Pada era itu, orang yang berbeda suku, aliran, agama, dan etnis melebur pada kesadaran bersama; meraih merdeka dan hidup bersama sebagai satu bangsa atau mati memperjuangkannya.

Continue reading

Standard
kompas artikel

Membenahi Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Secara Menyeluruh

sumber:kompas

Regulasi Pembangunan Manusia Perlu Dipertajam

JAKARTA, KOMPAS — Indeks Pembangunan Manusia Indonesia meningkat meski lambat. Namun, ketimpangan pembangunan antarkelompok jender dan daerah menjadi tantangan. Karena itu, kebijakan anggaran perlu dipertajam untuk mendorong sektor terkait indikator indeks tersebut.

“IPM Indonesia 2015 hanya kurang 0,011 untuk masuk kelompok negara dengan pembangunan manusia tinggi,” kata Staf Ahli Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bidang Kependudukan Sonny Harry B Harmadi, di Jakarta, Senin (27/3).

Berdasarkan Laporan Pembangunan Manusia (“Human Development Report”) 2016 dipublikasikan Program Pembangunan PBB (UNDP), Rabu (22/3), IPM Indonesia 2015 di urutan 113 dari 188 atau sama dengan posisi 2014 dengan metode penghitungan sama. Dengan metode penghitungan berbeda, posisi IPM Indonesia 2014 mencapai 110.

IPM ialah alat pengukur mutu manusia dengan indikator pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan. Nilai IPM Indonesia 2015 sebesar 0,689 dan masuk kelompok negara dengan pembangunan manusia menengah. Agar jadi negara dengan pembangunan manusia tinggi, Indonesia butuh nilai IPM minimal 0,700.

Jadi, IPM Indonesia 1990- 2015 naik 1,07 persen. Kenaikan itu lebih tinggi dibandingkan negara sekawasan ber-IPM tinggi, seperti Singapura (1,02 persen), Malaysia (0,83), Korea Selatan (0,84), dan Thailand (1,02).

Negara dengan IPM naik pesat ialah China, yakni 1,57 persen. Pada 1990-2000, IPM China di bawah Indonesia. Sejak 2010, IPM China naik tinggi. Pertumbuhan ekonomi tinggi dan investasi pembangunan manusia tepat jadi kunci. “China melakukan banyak hal demi tingkatkan mutu SDM,” kata Guru Besar Pendidikan Anak Usia Dini dan Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta Fasli Jalal.

Dokter pedesaan

China menyebar 200.000 dokter pedesaan (barefoot doctor) pada 1957. Dokter pedesaan itu ialah petani atau warga di daerah terpencil yang dilatih khusus, 3-12 bulan. Tugas mereka ialah promosi dan pencegahan penyakit, layanan kesehatan dasar, dan program keluarga berencana. Kualifikasi dokter pedesaan terus ditingkatkan (WHO, 2008).

Menurut Sonny, indikator IPM Indonesia yang sulit ditingkatkan ialah rata-rata lama sekolah masih 7,9 tahun. Indikator itu bisa naik jika anak-anak hasil program wajib belajar 9 tahun dan 12 tahun berusia 25 tahun.

Sementara capaian indikator sektor kesehatan terkendala, antara lain, tingginya angka anak balita pendek atau stunting. “Sepertiga anak balita satu dekade terakhir stunting,” kata Fasli.

Anak balita pendek menghambat perkembangan otaknya. Di masa depan, mereka rentan penyakit degeneratif dan produktivitasnya rendah. Buruknya gizi anak balita meningkatkan risiko kematian, bayi dan anak balita, ibu hamil, dan kematian orang dewasa akibat berbagai penyakit degeneratif.

Untuk indikator kemiskinan, meski pendapatan nasional bruto per kapita naik hingga 10.053 dollar AS, setara Rp 133,7 juta, tetapi itu baru dirasakan sebagian kecil warga. Lebih dari 140 juta warga Indonesia berpendapatan kurang dari Rp 20.000 per hari. “Wilayah kepulauan luas, jumlah penduduk besar, dan ketimpangan jender kuat membuat pertumbuhan ekonomi tinggi belum terkait pemerataan ekonomi,” ucapnya. Untuk meningkatkan IPM Indonesia, pemerintah perlu mempertajam penganggaran negara agar tepat sasaran dan fokus mendongkrak sektor terkait indikator IPM. (MZW)

Standard