Visi Persatuan Pendiri Bangsa

Sebelum memproklamasikan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa mencurahkan ide dan pemikiran tentang bentuk negara sebagai weltanschauung atau cara pandang terhadap dunia. Pancasila akhirnya dijadikan fondasi untuk merajut persatuan dan membuat Indonesia menjadi ada.

Continue reading

Advertisements

Indonesia dan Titik Nol

Sumber: Boni Hargens / Kompas

Ketika meresmikan Tugu Titik Nol Peradaban Islam Nusantara di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara (24/3/2017), Presiden Jokowi menegaskan, agama mesti dipisahkan dari politik. Pasalnya, mencampuradukkan urusan agama dan politik berpotensi membidani tumbukan sosial dan pertikaian mendatar.

Keindonesiaan kita, rasa-rasanya, tengah bergerak ke titik nol kalau kelompok politik tertentu terus dibiarkan melakukan provokasi politik dengan memakai bahasa dan simbol agama. Pernyataan Presiden adalah peringatan yang benar tentang imajinasi keindonesiaan kita yang belum utuh.

Evolusi Indonesia

Boleh jadi Max Lane (2008) benar, kita belum selesai sebagai bangsa (the unfinished nation). Evolusi keindonesiaan belum tuntas dari semangat anti-kolonial menuju semangat nation building yang semestinya ditandai adanya transformasi sosial dan politik dalam mewujudkan cita-cita teleologis berbangsa dan bernegara.

Pada dekade 1930-an, Sutan Takdir Alisjahbana (STA), Sanusi Pane, Poerbatjaraka, dan R Sutomo berdebat seru di harian Suara Umum yang ditulis ulang oleh Achdiat K Mihardja dalam Politik Kebudayaan (1948). Berdebat tentang apakah kerajaan-kerajaan yang berdiri sebelum 1908 (seperti Kutai, Samudra Pasai, Majapahit, Sriwijaya, dan Mataram) masuk atau tidak dalam kategori ”Indonesia”.

STA menolak tegas danmenyatakan bahwa semua kerajaan sebelum 1908 adalah bagian dari kontinum sejarah ”pra-Indonesia”. Tentu STA tak bermaksud anakronis seperti dituduhkan Sanusi Pane, Poerbatjaraka, dan R Sutomo.

Ia hendak menekankan, keindonesiaan adalah identitas yang dibangun secara sadar. STA adalah seorang konstruktivis yang tak bermaksud menderogasi dialektika sejarah Hegelian. Ia hanya menggarisbawahi pentingnya aspek ”kesadaran”dalam ”menjadi Indonesia” yang belakangan justru dibenarkan banyak ahli, seperti tesis nasionalisme BenedictAnderson (1983) tentang imagined community.

Jadi, keindonesiaan adalah identitas kebangsaan yang tunggal yang dibangun secara sadar dari kebinekaan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Kesadaran inilah yang menyebabkan Piagam Jakarta (Jakarta Charter) yang dirumuskan Tim Sembilan pada 22 Juni 1945 dikoreksi oleh Mohammad Hatta setelah bersepakat dengan Teuku Muhammad Hasan, Kasman Singodimedjo, dan Ki Bagus Hadikusumo.

Anehnya, dewasa ini muncul lagi kelompok yang berteriak menghidupkan lagi Jakarta Charter. Mereka berteriak pada saat bola panas ”NKRI Syariah” bergulir kencang sejak 2016. Belum jelas siapa dalang di balik pertunjukan wayang politik ini, yang jelas kita bisa pastikan bahwa target mereka adalah mengubah Pancasila dengan sesuatu yang lain.

Para pendiri merancang Republik ini dalam bingkai demokrasi. Hal itu tak berintensi meminggirkan peran agama dalam politik. Sekularisasi di Eropa yang memperoleh bentuk kuat pada abad ke-19, setelah bermunculan kritik keras dari para filsuf terhadap agama sejak abad ke-17, tidak serta-merta menegasi eksistensi agama dalam kehidupan bernegara.

Indonesia milik semua

Prinsip sekularisasi hanya menertibkan otonomi agama dalam ruang privat karena ruang publik adalah murni politik (baca: urusan negara). Hari ini pun masih banyak partai memakai nama agama di Eropa yang sekuler, seperti Partai Kristen (CDU) atau Partai Katolik (CSU) di Jerman. Namun, partai-partai berjubah agama itu tidak menjual kitab suci dan simbol liturgis dalam ruang publik.

Memang, setelah terorisme menjadi perang masa kini, muncul banyak partai sayap kanan yang terang-terangan menjual isu agama. Partai sayap kanan di Jerman, Alternative fÜr Deutschland (AfD), berdiri pada 2013 dan terus bermimpi mengusir semua pengungsi dari Eropa. Di Inggris, ada Britain First, partai radikal yang pada 2015 heboh dengan gebrakan ”Patroli Kristen” yang bertujuan menyerang komunitas Muslim.

Demokrasi memungkinkan kelompok-kelompok ini hidup, tetapi hukum demokrasi menindak mereka dengan tegas ketika ada di ruang publik karena negara bukan milik satu kelompok.

Logika ini yang hendak diperkuat oleh Presiden Jokowi dalam pernyataan di awal tadi. Bahwa Indonesia adalah milik semua, tidak bisa dan tidak boleh diklaim oleh satu kelompok, entah itu minoritas ataupun mayoritas.

Sebagai kekayaan dan identitas bangsa, agama dalam tradisi Indonesia adalah sumur nilai, tempat kita menimba kebijaksanaan untuk membangun habitus keindonesiaan yang berdasarkan Pancasila. Apalagi, Islam sejak awal adalah unsur penting yang turut membentuk hakikat nasionalisme keindonesiaan sebagaimana ditegaskan oleh Michael Francis Laffan (2003) dalam Islamic Nationhood and Colonial Indonesia: The umma below the winds—buku yang dianggap para kritikus telah melampaui Imagined Communities-nya Benedict Anderson (1983)!

Berkaca pada Laffan, ekumenisme agama adalah keistimewaan dalam demokrasi kita.Namun, perjuangan politik agama merujuk pada upaya menciptakan kemaslahatan umum, bukan membangun arogansi kelompok yang mengancam kebinekaan.

Memisahkan agama dan politik yang dimaksud Presiden Jokowi tentu tak berpretensi menolak peran agama dalam politik, tetapi menolak segala bentuk provokasi dan politisasi agama sebagai taktik untuk berkuasa.

Prinsip demokrasi mengatur bahwa agama secara prosedural harus ada di ruang privat. Namun, secara substansial agama mesti mengejawantahkan diri dalam ruang publik melalui perjuangan kebaikan dan kebajikan yang universal. Dengan jalan demikian, agama bisa menyelamatkan Indonesia di masa depan agar tidak mundur ke titik nol.

BONI HARGENS, DIREKTUR LEMBAGA PEMILIH INDONESIA

Perpecahan, Titik Awal Keruntuhan

“Negara Republik Indonesia ini bukan milik sesuatu golongan, bukan milik sesuatu agama, bukan milik sesuatu suku, bukan milik sesuatu golongan adat-istiadat, tetapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke!”

Presiden Pertama Republik Indonesia, Ir Soekarno

Senyum di wajah Poengky van den Broeke (60) seketika memudar. Ingatannya kembali ke suatu malam ketika lima anggota keluarganya terbunuh dalam konflik mengenaskan. Nyaris seabad berlalu sejak imaji Indonesia sebagai bangsa terbentuk. Akan tetapi, perpecahan yang dulu memudahkan penjajah menguasai Nusantara sering masih saja mendapat tempat.

Kicauan burung kuntul di perkebunan pala Great Walling di Pulau Banda Besar, Kabupaten Maluku Tengah, akhir November lalu, kontras melatari suara Poengky yang tercekat. Di perkebunan tersebut, sekitar 16 tahun silam, pria peranakan Belanda-Jawa-Maluku itu bersembunyi dari serbuan massa saat kerusuhan Ambon merambat sampai Banda Neira.

Kerusuhan yang dimulai di Ambon pada tahun 1999 itu tidak hanya membumihanguskan rumah dan sebagian kebun pala Poengky. Namun, juga merenggut nyawa istri, dua anak, ibu, serta bibi Poengky. Dua anak Poengky lainnya terluka parah akibat pukulan dan sabetan senjata tajam.

Sebagian orang yang terlibat dalam kerusuhan itu mengenal Poengky. Beberapa dari mereka adalah tetangga dan karyawannya. Mereka tersulut provokasi isu suku ras agama dan antargolongan. ”Saya tidak mau menyimpan dendam. Dendam hanya akan merugikan diri sendiri. Semua dendam sudah saya buang jauh-jauh setelah malam itu,” tutur Poengky.

Ada banyak pendapat mengenai penyebab kerusuhan Ambon yang meluas hingga kawasan sekitarnya. Namun, apa pun penyebabnya, dampak peristiwa seperti kerusuhan, di mana-mana selalu sama; nyawa melayang, kerugian materi, duka mendalam, serta rusaknya kohesi sosial di masyarakat.

Kerajaan di Nusantara

Berabad-abad silam, perpecahan dan konflik di masyarakat sampai elite penguasa telah menunjukkan punya andil dalam keruntuhan kerajaan-kerajaan Nusantara, terutama sejak masuknya kekuatan imperialis Eropa; Portugis, Spanyol, dan Belanda, pada abad ke-16.

Bernard HM Vlekke dalam bukunya Nusantara Sejarah Indonesia mencatat, pasca jatuhnya keagungan Kerajaan Majapahit pada 1389, terjadi kekacauan politik. Kerajaan di Nusantara mulai terpecah. Kesatuan yang dicita-citakan Gajah Mada perlahan memupus.

Parakitri Simbolon dalam Menjadi Indonesia menulis, perpecahan antar-elite kerajaan serta rapuhnya struktur kebangsaan di tatanan masyarakat pada abad ke-16 itu memudahkan kolonialis bercokol di bumi Nusantara hingga berabad-abad.

”Bukan penjajah yang memecah-belah kita. Sebelum mereka masuk, kita sudah saling bertengkar. Kelemahan itu dimanfaatkan. Sangat mudah menaklukkan suatu wilayah ketika masyarakat dan pemimpinnya lemah akibat terus berkonflik,” kata Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Pattimura Ambon John Pattikayhatu.

Maluku, yang terletak di bagian timur Indonesia, menjadi pintu masuk bagi bangsa Eropa yang mengejar kekayaan lewat rempah-rempah, utamanya cengkeh dan pala. Di Jazirah al-Mulk atau ”tanah para raja” itu, pertikaian terjadi antara kelompok masyarakat, antar-elite dalam satu kerajaan, serta antarkerajaan dalam satu kawasan.

Di Banda Neira, Maluku Utara, yang pada masanya merupakan produsen pala tersohor, perang antardesa sudah terjadi sebelum penjajah datang. Arkeolog dari University of Washington, Peter V Lape, dalam Political Dynamics and Religious Change in the Late Pre-colonial Banda Islands, Eastern Indonesia, menuturkan, pertempuran besar terjadi pada 1599 antara aliansi desa Labbatekka dan Neira. Penyebabnya akibat penebangan pohon warga satu desa di desa lain. Konflik menahun melemahkan desa-desa di Banda Neira yang struktur politiknya datar, tanpa raja.

Akibatnya, saat Gubernur Jenderal Serikat Dagang Hindia Timur (VOC) JP Coen menyerbu Banda Neira untuk menyingkirkan penduduk setempat demi monopoli pala, Desa Labbatekka tak berdaya. ”Ketika Belanda tiba dan desa-desa lain melawan dengan sengit, tidak ada perlawanan berarti dari Labbatekka yang saat itu penduduknya sudah tinggal sedikit,” tulis Lape.

Di Ternate dan Tidore, dua kerajaan besar di kawasan Maluku Utara, perebutan kekuasaan di internal kerajaan serta pertarungan antara kedua kesultanan tersebut mempermudah episode awal imperialisme militer dan ekonomi bangsa Eropa di Nusantara.

Georg E Rumphius (1627- 1702), botanis yang menjadi pegawai VOC dalam catatannya De Ambonsche Historie yang sudah dialihbahasakan menuturkan, saat kapal Portugis yang dipimpin Francesco Serrao kandas di pulau dekat Ambon, Sultan Ternate dan Tidore yang saat itu saling berebut wilayah kekuasaan bergegas mengirim utusan mengundang Serrao. Utusan Sultan Ternate lebih dahulu bertemu Serrao dan membuat perjanjian kerja sama untuk melawan Tidore. Perjanjian itu mengawali perdagangan monopoli dan campur tangan Portugis selama bertahun-tahun di Kesultanan Ternate.

Pengaruh pertikaian Ternate dan Tidore pada masa itu berimbas sampai ke pulau kecil di sekitar kawasan Maluku, seperti Banda Neira. Pulau Lonthor berada di bawah pengaruh Tidore, sementara Pulau Neira berafiliasi dengan Ternate. Perseteruan kedua kerajaan itu, menurut Wakil Rektor Sekolah Tinggi Hatta-Sjahrir di Banda Neira, Farid Muhammad, ikut memicu pertikaian antara masyarakat di Lonthor dan Neira.

”Ada kelompok ulisiwa (persekutuan sembilan) yang mewakili Tidore dan ulilima (persekutuan lima) yang mewakili Ternate. Pertikaian di ’pusat’ berimbas sampai ke masyarakat di Banda,” kata Farid.

Perpecahan juga terjadi antar-elite di internal kesultanan yang sama. Intrik politik internal di Kesultanan Ternate, pada 1528-1529, menunjukkan betapa mudahnya Portugis memecah belah elite kerajaan. Adnan Amal dalam Kepulauan Rempah-rempah mengisahkan, Sultan Ternate ketiga Deyalo bertengkar dengan Taruwese, orang kuat kerajaan yang dekat dengan Gubernur Portugis De Menezes.

Taruwese mengincar takhta Deyalo yang masih belia. Baru setahun berkuasa, Deyalo disingkirkan lewat kudeta Taruwese dan Portugis. Deyalo diusir dan Taruwese dinobatkan sebagai sultan. Rakyat menolak Taruwese. Saat hubungan Taruwese dan Menezes retak, penguasa Portugis itu membantu rakyat menumbangkan Taruwese. Pengudeta itu dibunuh rakyatnya sendiri. Sejak kematian Taruwese, Portugis memperkuat pengaruhnya melalui campur tangan dalam urusan pergantian takhta di Kesultanan Ternate.

Sedikit ke bagian barat, Kesultanan Gowa, Makassar, Sulawesi Selatan, menghadapi konflik yang tak kalah intens. Konflik internal terus terjadi antara Gowa dan suku Bugis di Bone yang dipimpin oleh Arung Palakka. MC Ricklefs dalam A History of Modern Indonesia Since C.1300, menggambarkan, aliansi antara Arung Palakka dan VOC dalam perang melawan Kesultanan Gowa akhirnya berujung pada jatuhnya Kesultanan Gowa dan bercokolnya VOC di tanah Sulawesi.

Sejarawan Universitas Pattimura Usman Thalib berpendapat, efek domino kejatuhan Nusantara yang dimulai dari timur, tidak semata disebabkan oleh elite yang terpecah. Menurut dia, keunggulan persenjataan bangsa Eropa dibandingkan kerajaan lokal di abad ke-16 juga menjadi faktor penentu. Namun, ia tidak menafikan bahwa perpecahan elite menjadi satu dari sekian banyak variabel kejatuhan Nusantara.

Relevan

Bangsa yang besar adalah yang bersedia terus belajar dari sejarah. Pengajar Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Pattimura, Josep Antonius Ufi, berpendapat, kisah tentang perpecahan di tatanan masyarakat dan elite pada era kolonialisme masih sangat relevan untuk dijadikan pembelajaran. Apa yang tertanam saat masa kolonial berpotensi terus terulang. Sebab, warisan masa lalu tentang rapuhnya semangat kebangsaan dan persatuan masih mengisi memori kolektif bangsa.

”Jika ada pemicu sedikit saja akan mudah muncul konflik. Kalau sibuk berkonflik, negara semakin lemah menghadapi tantangan zaman. Seharusnya kita melangkah maju, jadi mundur,” kata Josep.

Selama tujuh dekade sejak Indonesia merdeka, konflik dengan latar belakang suku, agama, ras, dan antargolongan berulang-ulang terjadi di Nusantara. Alih-alih semakin terjalin, kohesi sosial yang menjadi basis imaji Indonesia sebagai bangsa yang beragam ditengarai justru makin mendapat percobaan di sejumlah tempat. Sementara itu, elite politik relatif disibukkan dengan perebutan kursi kekuasaan demi memuluskan jalan menuju Pemilu 2019.

Jika pemerintah dan masyarakat tidak hati-hati, gejolak yang muncul belakangan ini bisa mengancam bangsa. ”Jangan lupa, Indonesia dulu pernah mempraktikkan persatuan di tengah keberagaman. Kerajaan dan desa yang bertengkar, akhirnya bersatu mengusir musuh yang sama, yaitu penjajah. Sekarang, lebih banyak musuh yang muncul dalam bentuk lain dan perlu kita hadapi dengan kekompakan,” kata Farid.

Konflik juga selalu membawa kepahitan. Sebagai orang yang pernah merasakan pedihnya konflik, Poengky van Den Broeke memberi pesan singkat, ”Jangan mudah terprovokasi. Bangsa ini adalah masa depan kita.”

Sumber: Kompas, (AGNES THEODORA/ANTONY LEE)

Majapahit, Politik Kekuasaan dan Maritim

Majapahit sering dipandang sebagai mitos, bagian dari propaganda kebesaran bangsa Indonesia. Terlepas dari hal itu, tradisi dan gagasan pada era Majapahit yang saat puncak kebesarannya mampu menguasai Nusantara, dari Aceh sampai Papua, termasuk Semenanjung Malaysia, masih tersisa hingga saat ini.

Majapahit yang didirikan pada tahun 1293, mengalami puncak kejayaan di era Mahapatih Gajah Mada (menjabat 1334-1359) sampai meninggalnya Raja Hayam Wuruk (memerintah 1350-1389). Masa keemasan Majapahit ini dipengaruhi oleh aspek internal dan eksternal.

Pengajar pada Universitas Pertahanan, Kusnanto Anggoro, mengatakan, aspek eksternal yang memengaruhi masa keemasan Majapahit adalah kekuasaan di Tiongkok bagian selatan yang tidak bersifat totaliter. Hubungan Majapahit dengan India juga relatif independen. Dua hal ini memberi ruang pada Gajah Mada dan Panglima Angkatan Laut Majapahit Laksamana Nala untuk mendesakkan kekuasaannya di bagian barat Nusantara.

Sementara faktor internal terdiri dari teknologi perkapalan dan stabilitas politik internal Majapahit. Ketua Ikatan Asosiasi Arkeolog Indonesia (IAAI) Junus Satrio Atmodjo mengatakan, pada era Majapahit, kapal-kapal Nusantara telah sangat digdaya, terutama dibandingkan dengan kapal-kapal Tiongkok. Semua bangkai kapal yang ditemukan di perairan Indonesia kontemporer berasal dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, atau Sulawesi. Kapal-kapal itu berlayar sampai ke India dan Tiongkok. ”Contohnya, reruntuhan kapal di Cirebon yang berasal dari tahun 973 M, panjangnya 50 meter,” kata Junus.

Fakta menarik disampaikan peneliti Pierre-Yyves-Manguin dalam Journal of Southeast Asian Studies Vol 11, No 2, 1980. Ia membantah kalau perahu bercadik di relief Candi Borobudur adalah representasi kapal Nusantara. Menurut dia, perahu bercadik itu hanya untuk menjaga keamanan laut di wilayah pantai dan berbeda dengan kapal dagang samudra. Manguin mengutip catatan dari Tiongkok yang menyebut bahwa hingga abad ke-8 Masehi, Tiongkok tidak punya kapal samudra. Tiongkok malah gentar dengan kapal-kapal K’un-lun, sebutan untuk Asia Tenggara. Catatan tersebut menyebutkan, pada abad ke-3 Masehi, Nusantara telah memiliki kapal layar dengan panjang 50 meter, tinggi di atas air 5 meter, dan bisa mengangkut 700 orang ditambah muatan 750 ton. Bandingkan dengan kapal ekspedisi samudra Santa Maria milik Columbus tahun 1460, yang panjangnya hanya 19 meter dan mengangkut 41 orang.

Catatan lain berasal dari Gaspar Coereia, kru kapal Portugis Alfonso D’Albuquerque yang pada 1510 harus menghadapi kapal Nusantara. Ia bercerita, armada Portugis yang tiap kapalnya berukuran sekitar 20 meter menghadapi satu kapal Asia Tenggara ”jung” yang ukurannya beberapa kali lipat. ”Semua tembakan kami tidak membuat kapal juncto ini lecet sedikit pun. Tidak ada yang berani mendekat karena kapal itu tinggi sekali. Dindingnya empat lapis. Meriam terbesar kami tidak bisa menembus lebih dari dua lapis. Akhirnya sebuah kapal itu bisa kami kalahkan setelah bertarung dua hari,” tulis Gaspar Coereia dalam catatannya.

Mandala

Konsolidasi politik internal juga menjadi faktor penting yang memengaruhi kebesaran Majapahit. Sejak didirikan oleh Raden Wijaya, Majapahit harus mengalami sejumlah pemberontakan yang dipicu oleh ketidakpuasan kalangan internal. Pemberontakan itu, antara lain, dilakukan Rangga Lawe (1295), Lembu Sora (1298-1300), Nambi (1316), dan yang terberat adalah pemberontakan Kuti (1319). Pemberontakan Kuti membuat Sri Jayanegara, raja kedua Majapahit, harus lari ke luar keraton. Ia diselamatkan oleh Gajah Mada.

Karena jasanya, Gajah Mada lalu diangkat menjadi Patih Kahuripan dan kemudian Patih Daha, lalu Mahapatih Majapahit pada 1334.

Dalam perkembangannya, Gajah Mada praktis menjadi komandan militer sekaligus pemimpin politik yang berhasil mengonsolidasikan internal Majapahit sehari sebelum ia mengucapkan Sumpah Palapa. Sumpah tersebut ibarat pernyataan politik yang menjadi pemersatu ke dalam dan memberi efek gentar ke luar.

Dalam menjalankan sumpahnya, Gajah Mada menggunakan strategi mandala yang diadopsi dari Kautilya, ahli strategi asal India yang memadukan perang dan diplomasi untuk mendapatkan kekuasaan. Hal ini secara implisit ada dalam kitab Negarakertagama, yang menyebutkan jika raja adalah pusat lingkaran yang konsentris. Tujuan dari Majapahit adalah perluasan Mandala, yaitu pengaruh dan bukan perluasan teritori. Menurut Kautilya, perang fisik, operasi intelijen, bahkan perang informasi bisa dipakai sebagai alat untuk meraih kekuasaan.

Dalam konsep Mandala, wilayah Majapahit dibagi dalam sejumlah istilah, seperti Jawabhumi, Nusantara, dan Mitreka Satata.

Paul Michel Munoz dalam bukunya Early Kingdoms of the Indonesian Archipelago and the Malay Peninsula menjelaskan, terhadap penguasa perdikan (provinsi) di lingkaran Jawabhumi yang terbentang dari Yogyakarta sampai Madura dan Bali, Majapahit menarik pajak dan meminta dukungan militer. Armada perang laut Majapahit berasal dari perdikan di Tuban, Surabaya, dan Gresik.

Sementara terhadap penguasa di lingkaran Nusantara, seperti Maluku dan Sumatera, Majapahit memonopoli perdagangan serta menuntut loyalitas. Ikatan dilakukan dengan kekerasan militer atau pernikahan. Para penguasa di lingkaran Nusantara ini wajib mengirimkan upeti dan datang ke Majapahit setahun sekali untuk menunjukkan loyalitas. Pelanggaran akan ditindak tegas, terutama saat kekuatan militer Majapahit menurut buku A Story of Majapahit karya Slamet Muljana memiliki 30.000 prajurit.

Di luar Nusantara adalah lingkaran negara-negara sahabat, yang disebut Mitreka Satata, seperti Siam, Campa, Tiongkok, dan India. Upaya damai selalu didahulukan terhadap negara-negara itu. Caranya, antara lain, melalui pernikahan politik yang dilakukan dengan putri Campa. Namun, ada juga jalur kekerasan seperti dikisahkan buku History of South East Asia, tahun 1377 Majapahit menyerbu Palembang. Serbuan ini adalah bentuk hukuman karena tahun 1371 Palembang membuka hubungan langsung dengan Tiongkok.

Kekayaan

Majapahit menjadi kaya karena memanfaatkan potensi maritimnya, terutama poros perdagangan India-Tiongkok. Majapahit bahkan punya pejabat yang disebut Senopati Sarwa Jala—panglima berbagai air, termasuk sungai yang menjadi urat nadi distribusi beras yang adalah hasil utama Majapahit, ke pelabuhan di pantai utara. Beras kemudian dibawa ke Maluku untuk sebagian ditukar dengan rempah-rempah. Rempah-rempah dan beras ini yang kemudian dibawa ke Tiongkok atau India untuk ditukar keramik atau pakaian.

Di sepanjang perjalanan kapal yang membawa komoditas seperti beras dan rempah ini, bongkar-muat dilakukan di sejumlah tempat perhentian. Akibatnya, kapal tidak pernah kosong. Komoditas baru hasil perdagangan dimasukkan, seperti kapur barus dan emas. Ini membuat Majapahit kaya raya karena mendapatkan uang dari perdagangan, pajak, dan uang perlindungan untuk keamanan dari bajak laut. ”Majapahit itu menjadi hub atau titik temu dengan adanya sentra-sentra produksi yang bisa dikuasai,” kata Junus Satrio Atmodjo.

Akhirnya, kunci keberhasilan strategi Poros Maritim Majapahit ada dalam kemampuannya memainkan kekuatan maritim dan diplomasi dalam mengeksploitasi laut sebagai jalur perdagangan. Majapahit juga berhasil mengendalikan produksi komoditas, terutama beras dan rempah-rempah yang dibutuhkan negara lain, serta mengendalikan distribusi dan pertukaran antara berbagai pihak dengan menjamin keamanan maritim perairan Nusantara.

Sumber: Kompas, (EDNA C PATTISINA/A PONCO ANGGORO)

Mengejar Cita-cita Hatta

Menyaksikan suka-duka ayah tirinya sebagai seorang saudagar, Mohammad Hatta yang saat itu berusia 11 tahun sadar, ada yang salah dengan politik keuangan negara yang saat itu dikuasai Belanda. Pencerahan itu berujung pada cita-cita akan suatu negara merdeka yang mampu menjamin kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya.

Saat itu, sekitar 1914. Hatta meninggalkan kesejukan Bukittinggi untuk bersekolah di Padang, Sumatera Barat. Ia tinggal di rumah Mas Agus Haji Ning, ayah tirinya yang merupakan pedagang besar dari Palembang. Percakapan di seputar meja makan dengan ayah tiri dan para saudara laki-lakinya dinantikan Hatta setiap hari.

Ketika itu, ekonomi sedang terpengaruh oleh Perang Dunia I. Maka, topik yang paling sering diangkat adalah mengenai harga yang terus naik dan kerugian yang diderita Haji Ning dalam berbisnis. Hatta, pada saat itu, belum pernah mendengar kata ”ekonomi”. Namun, ia tekun mendengar curahan hati ayah tirinya setiap malam.

Dalam memoarnya, Bukittinggi-Rotterdam Lewat Betawi, Hatta menulis, ia terharu melihat sikap sabar ayah tirinya dalam menghadapi gejolak perekonomian. ”Terdengar keluh kesah bahwa rugi sudah mulai diderita, tetapi pajak harus tetap dibayar seperti sediakala. Sejak masa itu, sudah tertanam dalam keinsafanku, ada something wrong dalam politik keuangan negara, akibatnya kumulatif,” kenang Hatta.

Perjalanan hidup Hatta setelah itu diwarnai dengan perkenalan terhadap dunia ekonomi. Sejak kecil hingga dewasa, ia mengunjungi sejumlah negara dan mempelajari bertumpuk buku demi merumuskan landasan perekonomian yang paling sesuai untuk Indonesia yang saat itu bahkan masih berupa konsep imajiner.

Pada 11 Juli 1945, Hatta berhasil mewujudkan kerangka menuju cita-cita itu. Impiannya akan landasan ekonomi negara yang berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan untuk menjamin kemakmuran seluruh rakyat tertuang dalam tiga poin di atas sebuah kertas hasil rembuk Panitia Perancang Keuangan dan Ekonomi bentukan Radjiman Wedyodiningrat, pemimpin sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Tiga pokok pikiran itu kini dikenal dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. ”Ada perdebatan hebat di kalangan para Bapak Bangsa dalam sidang BPUPKI saat menyusun beberapa aspek rancangan UUD 1945. Namun, terkait Pasal 33 itu, tidak ada yang membantah atau menolak,” ujar sejarawan dan peneliti Pusat Studi Humaniora Universitas Andalas, Zayiardam Zubir, akhir Februari.

Dalam pemikiran Hatta, ada negara yang menguasai pemanfaatan kekayaan alamnya demi kepentingan rakyat, bukan orang per orang. Privatisasi di sektor yang penting bagi hajat hidup rakyat bertentangan dengan semangat itu. Guru Besar Universitas Indonesia Sri-Edi Swasono, yang juga menantu Hatta, pernah menulis dalam makalah Demokrasi Ekonomi dan Doktrin Kerakyatan, Pasal 33 bukan berarti negara anti terhadap kekuatan asing.

”Investor asing kita terima untuk bermitra, tetapi bukan untuk mendominasi. Kita harus jadi tuan di negeri sendiri, bukan sekadar menjadi jongos globalisasi,” tulis Sri-Edi Swasono.

Pengaruh

Sebagai orang Minang yang hidup di era kolonialisme, Hatta menyaksikan tarikan yang sama kuatnya antara sistem ekonomi yang berlandaskan sosialisme dan yang berbasis kapitalisme. Pertarungan konsep itu ia saksikan langsung melalui anggota keluarganya yang rata-rata terjun ke dunia dagang.

Semasa kecil di Bukittinggi, Hatta tinggal bersama keluarga ibunya di Aur Tajungkang, yang kini jadi Jalan Sutan Sjahrir. Kakek Hatta, yang ia panggil Pak Gaek, adalah pengusaha jasa pengangkutan pos Bukittinggi-Lubuk Sikaping. Jasa angkut itu menggunakan gerobak tertutup yang ditarik sepasang kuda.

Saat kami mengunjungi Museum Rumah Hatta di Bukittinggi, akhir Februari, kandang tempat gerobak dan kuda Pak Gaek dipelihara masih terawat baik. Gerobak yang dulu dipakai menarik kuda-kuda itu pun masih dipajang. Museum Rumah Hatta setiap hari dibersihkan.

Rumah Hatta yang besar dan terawat serta terletak di pinggir jalan menghadap bayang-bayang Gunung Marapi dan Singgalang di kejauhan yang oleh Hatta dipersonifikasi seperti dua sejoli sedang berbimbing tangan. Menurut Rony Chaniago (48), penjaga rumah Hatta, kondisi rumah itu menunjukkan status sosial-ekonomi keluarga Hatta yang terhitung berkecukupan.

Dalam Bukittinggi-Rotterdam Lewat Betawi, Hatta menceritakan bagaimana ia terinspirasi dengan cara Pak Gaek yang memakai asas kekeluargaan dalam menjalankan usahanya. Setiap pegawai diperlakukan sama dan dijamin kemakmurannya. Dalam usaha pengangkutan pos itu, setiap pegawai punya tanggung jawab yang sama besar, kesempatan setara, dan upah yang sesuai.

Menjelang masa muda, Hatta melihat secara langsung praktik kapitalisme yang diterapkan Ayub Rais, pamannya yang merantau dan berdagang di Jakarta. Hatta menyebut prinsip dagang Rais, yang ia panggil Mak Etek Ayub, sebagai ”dagang waktu dan spekulasi”.

Dalam percakapan Hatta dengan Agus Salim, pertengahan 1920, Hatta menceritakan fenomena dagang pamannya. Agus menyebut prinsip niaga yang dipakai Mak Etek Ayub sebagai kapitalisme. Ia mengatakan, Mak Etek Ayub seorang pedagang yang rendah hati dan berjiwa sosial tinggi. Namun, prinsip dagang yang dianutnya keliru.

”Itu kapitalisme. Mereka memberikan barang-barang untuk mereka, yang mereka sendiri menentukan harga dan syarat-syarat lainnya. Betapa pun baiknya dia (Mak Etek Ayub), kapitalisme jangan kita bantu,” kata Agus ke Hatta saat itu. Perkataan Agus membekas.

Sejarawan Universitas Negeri Padang, Mestika Zed, mengatakan, pemikiran ekonomi Hatta banyak bersumber dari budaya Minangkabau yang berlandaskan prinsip kesetaraan, kebersamaan, dan kemakmuran yang dalam istilah modern kerap dikenal dengan sosialisme.

Secara turun-temurun, dasar perekonomian masyarakat Minang adalah harta pusako atau harta bersama. Prinsip ini memungkinkan orang Minang sanggup berdagang dengan modal besar, menyekolahkan anak-anaknya, dan mendirikan rumah. M Nasroen dalam Dasar Falsafah Adat Minangkabau menulis, harta bersama ini mengakibatkan tidak ada perbedaan yang besar antara yang kaya dan miskin.

Dalam budaya Minang, ada petuah yang berpesan soal masyarakat yang aman dan sentosa. Bunyinya, sawah mendjadi, djaguang maupiah. Labuah nan golong, pasa nan rami (bumi senang padi menjadi, padi masak jagung mengupih). Perekonomian yang sehat menurut perspektif Minang, tulis Nasroen, adalah kemakmuran yang merata dan tidak enak sendiri. ”Kalau diperhatikan, cara-cara sosialisme itu masih bisa kita lihat sampai sekarang di Sumatera Barat,” kata Mestika.

Melampaui dirinya

Putri sulung Hatta, Meutia Hatta, menuturkan, cita-cita ayahnya akan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan makmur sampai-sampai melampaui dirinya sendiri. Hatta tidak lagi membutuhkan barang mewah untuk membuktikan statusnya sebagai seorang elite pejabat dan pemimpin bangsa. Tujuan hidupnya adalah mengejar cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Meutia pun menuturkan kisah Hatta dan sepatu Bally yang ia idamkan. Karena tidak mampu membeli sepatu yang saat itu amat terkenal tersebut, Hatta hanya bisa menggunting potongan iklan sepatu Bally itu dari majalah dan menyimpannya di buku hariannya. ”Ayah sebenarnya bisa membeli sepatu itu. Namun, ia mendahulukan memberi bantuan ke orang lain yang butuh modal usaha. Sampai membeli sepatu pun ayah tak bisa,” kata Meutia.

Kini, Hatta sudah tiada. Namun, cita-cita pria tenang berwajah tegas itu tetap hidup. Bangsa ini berutang mengejar terus cita-cita itu serta sepenuhnya mengamalkan sila V Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sumber: Kompas,(AGNES THEDORA/RINI KUSTIASIH)