Uncategorized

“Utang” Sejarah Relasi Pusat-Daerah

“Dan begitulah, di malam gelap tanpa bulan tanggal 4 Januari 1946, kami membawa bayi Republik Indonesia ke ibukotanya yang baru, Yogyakarta.

Batu besar, yang berada di kompleks Keraton Yogyakarta, menandakan lokasi kedatangan Komandan Werkhreise III Letnan Kolonel Suharto sebelum menemui Sri Sultan Hamengku Buwono IX di keraton pada Februari 1949. Dalam pertemuan itu Sri Sultan HB IX menggagas Serangan Umum 1 Maret. Foto diambil Rabu (8/3) lalu.
KOMPAS/MUHAMMAD IKHSAN MAHAR

Batu besar, yang berada di kompleks Keraton Yogyakarta, menandakan lokasi kedatangan Komandan Werkhreise III Letnan Kolonel Suharto sebelum menemui Sri Sultan Hamengku Buwono IX di keraton pada Februari 1949. Dalam pertemuan itu Sri Sultan HB IX menggagas Serangan Umum 1 Maret. Foto diambil Rabu (8/3) lalu.

Upaya Belanda yang “membonceng” sekutu untuk kembali menguasai Nusantara membuat Republik yang masih “bayi” kesulitan. Hanya karena topangan dari entitas di daerah yang sudah terlebih dulu ada, Indonesia bertahan. Sebuah “utang” sejarah untuk membangun relasi pusat-daerah yang lebih sehat.

Tahun pertama Republik ditandai dengan suasana tak kondusif di ibu kota RI. Pasukan sekutu menguasai Jakarta. Kondisi ini tidak hanya menghambat gerak pemimpin Republik, tetapi juga membuat jiwa mereka terancam. Rosihan Anwar, dalam Kisah-kisah Zaman Revolusi Kemerdekaan, mengisahkan bagaimana pada hari-hari menjelang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta, eskalasi insiden yang membahayakan nyawa pemimpin Republik meningkat.

Pada 26 Desember 1945, Belanda berusaha membunuh Perdana Menteri Sjahrir. Sjahrir yang menyetir sendiri mobilnya ditodong tentara Belanda di Menteng. Beruntung, seorang Polisi Militer Belanda mengenali Sjahrir sehingga ia lolos dari maut. Pada 28 Desember 1945, pasukan Belanda menembaki mobil Menteri Penerangan Amir Syarifuddin. Sehari kemudian, pasukan Belanda menembak mobil presiden pertama RI, Soekarno.

Merasa khawatir menyaksikan perkembangan itu, Sultan Hamengku Buwono (HB) IX menawarkan Yogyakarta sebagai ibu kota. Presiden Soekarno dengan cepat menyambut tawaran itu karena Yogyakarta dianggap lebih aman. Pada 4 Januari 1946 malam, pemimpin Republik bertolak dari Jakarta menuju Yogyakarta dengan kereta api.

Di Stasiun Tugu, Yogyakarta, Sultan HB IX menunggu rombongan Presiden Soekarno yang berangkat diam-diam dari Jakarta. Tidak sekadar menawarkan wilayah kesultanan Yogyakarta menjadi ibu kota, Sultan juga menyiapkan beberapa gedung bekas peninggalan Belanda untuk dijadikan kantor pemerintahan Republik. Gedung Agung yang berada beberapa ratus meter di utara Keraton Yogyakarta dan di seberang Benteng Vredeburg dijadikan Istana Kepresidenan.

Di masa itu, Sultan HB IX tidak sekadar menyediakan sarana bagi pemerintahan Republik, tetapi juga tidak segan mengeluarkan uang untuk mendukung “bayi” Republik. Buku Hamengku Buwono IX: Pengorbanan Sang Pembela Republik bahkan juga mencatat, pada Juli 1949, Sultan menyumbangkan enam juta gulden dari kekayaan keraton untuk Republik yang kehabisan dana.

“Sumbangan enam juta gulden itu diberikan Sultan setelah para pemimpin Republik akan kembali ke Yogyakarta dari pembuangan di Bangka tahun 1949,” kata Pengageng Tepas Dwarapura Kanjeng Raden Tumenggung Jatiningrat (73) yang juga keponakan Sultan HB IX saat ditemui Kompas di keraton, awal Maret lalu.

Jika ditarik lebih ke belakang, Keraton Yogyakarta terbilang cepat mendukung Republik Indonesia. Pada 18 Agustus 1945 sore, Sultan HB IX dan Sri Paku Alam VIII mengirimkan kawat ucapan selamat kepada dwitunggal Soekarno-Hatta. Cepatnya dukungan dari Keraton Yogyakarta ini, menurut Suwarno dalam Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974: Sebuah Tinjauan Historis, dipengaruhi pula oleh kemampuan Sultan membaca suasana masyarakat.

Pada 17 Agustus 1945 sore, Ki Hajar Dewantara berpawai keliling kota menggunakan sepeda untuk mewartakan proklamasi kemerdekaan. Para pemuda begitu bersemangat menyambut proklamasi.

Daerah lain

Sumbangsih daerah terhadap Republik juga dengan mudah ditemukan di daerah-daerah lain. Susanto Zuhdi dalam Proklamasi Kemerdekaan mencatat, Sultan Siak Indrapura, Riau, menyumbang 20.000 gulden dan menyatakan kerajaannya melebur dengan Republik pada 1 November 1945.

Para pengusaha Aceh mengumpulkan 130.000 Straits dollar (dollar Singapura) dan 5 kilogram emas sebagai sumbangan kepada Republik pada saat Presiden Soekarno mengunjungi Aceh pada 16 Juni 1948. Sumbangan itu kemudian digunakan untuk membeli pesawat Dakota yang diberi nama Seulawah atau Gunung Emas.

Saat Belanda menyerbu ibu kota Republik di Yogyakarta dalam Agresi Militer II pada 19 Desember 1948 dan kemudian menangkap dwitunggal Soekarno-Hatta, Bukittinggi, Sumatera Barat, lalu menjadi pusat pemerintahan darurat. Sebelum itu, Soekarno-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden mengirim telegram menyatakan, jika pemerintah tidak dapat menjalankan kewajiban lagi, maka mereka menguasakan kepada Syafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran, untuk membentuk pemerintahan darurat di Sumatera.

Telegram ini disusul surat kawat kedua dari Hatta selaku perdana menteri dan Agus Salim selaku menteri luar negeri yang menyatakan, jika usaha Syafruddin dalam membentuk pemerintahan darurat tidak berhasil, Soedarsono-Palar-Maramis dikuasakan membentuk pemerintahan dalam pembuangan di India.

Syafruddin Prawiranegara berhasil mendirikan Pemerintahan Darurat RI (PDRI) di Bukittinggi. Keberadaan PDRI ini sangat besar maknanya bagi perjuangan mempertahankan Republik Indonesia. Mestika Zed dalam Pemerintahan Darurat Republik Indonesia: Republik dalam Keadaan Darurat menuturkan, tanpa PDRI, Republik Indonesia nyaris tenggelam karena ibu kota Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda dan pemimpin Republik ditangkap. PDRI menjadi pemerintahan alternatif untuk menghimpun kembali kekuatan yang terserak.

Infrastruktur

Sumbangsih yang besar dari daerah-daerah selama masa awal mempertahankan kemerdekaan tidak lantas membuat relasi pusat-daerah setelah pengakuan kemerdekaan RI pada 1949 berlangsung mulus. Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 memaparkan relasi pusat-daerah yang tak bisa dikatakan baik itu sudah muncul sejak masa awal Republik. Hal ini terutama terjadi antara Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa.

Kondisi ini tidak terlepas dari posisi Jawa yang menjadi lokasi ibu kota negara dan memiliki kota-kota besar. Selain itu, ada pula kontribusi politikus sipil yang mayoritas berasal dari Pulau Jawa dan pulau ini dihuni 61 persen penduduk berdasarkan data tahun 1961. Pada masa Orde Baru pun kue pembangunan cenderung sentralistik, terpusat. Baru kemudian di era reformasi, daerah diberi keleluasaan lebih untuk urusan pembangunan melalui otonomi daerah.

Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada Purwo Santoso menuturkan, konteks sumbangsih daerah sebagai entitas yang terlebih dahulu ada ketimbang Republik saat itu tak bisa dihitung sebagai “saham” yang lalu diganjar pembagian dividen sesuai sumbangsihnya. Namun, “utang” sejarah itu bisa dibayar dengan penyediaan infrastruktur standar yang mencukupi di daerah-daerah. Dengan begitu, semua warga negara, dari suku ataupun daerah mana pun, punya titik awal yang sama untuk bisa maju.

Selain membangun infrastruktur fisik, lanjut Purwo, yang juga penting adalah membangun infrastruktur politik, seperti pola pandang kebersamaan sebagai satu bangsa. Otonomi daerah juga perlu diterjemahkan ulang karena selama ini cenderung dipahami sempit, yakni daerah mengurusi urusannya masing-masing, bahkan cenderung bersaing satu sama lain.

Purwo menilai, sudah saatnya pemerintah pusat berperan seperti “koreografer” untuk menjadikan daerah sebagai kaki dan tangan untuk menaklukkan negara lain dalam konteks persaingan global dan regional.

“Pusat membuat konfigurasi keunggulan daerah untuk menghadapi persaingan dengan negara lain. Jangan sampai Indonesia yang kekuatannya besar hanya menjadi lokasi dagang orang asing,” kata Purwo.

Setelah lebih dari tujuh dekade Indonesia merdeka, sudahkah komitmen itu muncul?

Sumber: (ANTONY LEE/ MUHAMMAD IKHSAN MAHAR), kompas.id

Tulisan III: Visi Persatuan Pendiri Bangsa

Advertisements
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s