Perpecahan, Titik Awal Keruntuhan

“Negara Republik Indonesia ini bukan milik sesuatu golongan, bukan milik sesuatu agama, bukan milik sesuatu suku, bukan milik sesuatu golongan adat-istiadat, tetapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke!”

Presiden Pertama Republik Indonesia, Ir Soekarno

Senyum di wajah Poengky van den Broeke (60) seketika memudar. Ingatannya kembali ke suatu malam ketika lima anggota keluarganya terbunuh dalam konflik mengenaskan. Nyaris seabad berlalu sejak imaji Indonesia sebagai bangsa terbentuk. Akan tetapi, perpecahan yang dulu memudahkan penjajah menguasai Nusantara sering masih saja mendapat tempat.

Kicauan burung kuntul di perkebunan pala Great Walling di Pulau Banda Besar, Kabupaten Maluku Tengah, akhir November lalu, kontras melatari suara Poengky yang tercekat. Di perkebunan tersebut, sekitar 16 tahun silam, pria peranakan Belanda-Jawa-Maluku itu bersembunyi dari serbuan massa saat kerusuhan Ambon merambat sampai Banda Neira.

Kerusuhan yang dimulai di Ambon pada tahun 1999 itu tidak hanya membumihanguskan rumah dan sebagian kebun pala Poengky. Namun, juga merenggut nyawa istri, dua anak, ibu, serta bibi Poengky. Dua anak Poengky lainnya terluka parah akibat pukulan dan sabetan senjata tajam.

Sebagian orang yang terlibat dalam kerusuhan itu mengenal Poengky. Beberapa dari mereka adalah tetangga dan karyawannya. Mereka tersulut provokasi isu suku ras agama dan antargolongan. ”Saya tidak mau menyimpan dendam. Dendam hanya akan merugikan diri sendiri. Semua dendam sudah saya buang jauh-jauh setelah malam itu,” tutur Poengky.

Ada banyak pendapat mengenai penyebab kerusuhan Ambon yang meluas hingga kawasan sekitarnya. Namun, apa pun penyebabnya, dampak peristiwa seperti kerusuhan, di mana-mana selalu sama; nyawa melayang, kerugian materi, duka mendalam, serta rusaknya kohesi sosial di masyarakat.

Kerajaan di Nusantara

Berabad-abad silam, perpecahan dan konflik di masyarakat sampai elite penguasa telah menunjukkan punya andil dalam keruntuhan kerajaan-kerajaan Nusantara, terutama sejak masuknya kekuatan imperialis Eropa; Portugis, Spanyol, dan Belanda, pada abad ke-16.

Bernard HM Vlekke dalam bukunya Nusantara Sejarah Indonesia mencatat, pasca jatuhnya keagungan Kerajaan Majapahit pada 1389, terjadi kekacauan politik. Kerajaan di Nusantara mulai terpecah. Kesatuan yang dicita-citakan Gajah Mada perlahan memupus.

Parakitri Simbolon dalam Menjadi Indonesia menulis, perpecahan antar-elite kerajaan serta rapuhnya struktur kebangsaan di tatanan masyarakat pada abad ke-16 itu memudahkan kolonialis bercokol di bumi Nusantara hingga berabad-abad.

”Bukan penjajah yang memecah-belah kita. Sebelum mereka masuk, kita sudah saling bertengkar. Kelemahan itu dimanfaatkan. Sangat mudah menaklukkan suatu wilayah ketika masyarakat dan pemimpinnya lemah akibat terus berkonflik,” kata Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Pattimura Ambon John Pattikayhatu.

Maluku, yang terletak di bagian timur Indonesia, menjadi pintu masuk bagi bangsa Eropa yang mengejar kekayaan lewat rempah-rempah, utamanya cengkeh dan pala. Di Jazirah al-Mulk atau ”tanah para raja” itu, pertikaian terjadi antara kelompok masyarakat, antar-elite dalam satu kerajaan, serta antarkerajaan dalam satu kawasan.

Di Banda Neira, Maluku Utara, yang pada masanya merupakan produsen pala tersohor, perang antardesa sudah terjadi sebelum penjajah datang. Arkeolog dari University of Washington, Peter V Lape, dalam Political Dynamics and Religious Change in the Late Pre-colonial Banda Islands, Eastern Indonesia, menuturkan, pertempuran besar terjadi pada 1599 antara aliansi desa Labbatekka dan Neira. Penyebabnya akibat penebangan pohon warga satu desa di desa lain. Konflik menahun melemahkan desa-desa di Banda Neira yang struktur politiknya datar, tanpa raja.

Akibatnya, saat Gubernur Jenderal Serikat Dagang Hindia Timur (VOC) JP Coen menyerbu Banda Neira untuk menyingkirkan penduduk setempat demi monopoli pala, Desa Labbatekka tak berdaya. ”Ketika Belanda tiba dan desa-desa lain melawan dengan sengit, tidak ada perlawanan berarti dari Labbatekka yang saat itu penduduknya sudah tinggal sedikit,” tulis Lape.

Di Ternate dan Tidore, dua kerajaan besar di kawasan Maluku Utara, perebutan kekuasaan di internal kerajaan serta pertarungan antara kedua kesultanan tersebut mempermudah episode awal imperialisme militer dan ekonomi bangsa Eropa di Nusantara.

Georg E Rumphius (1627- 1702), botanis yang menjadi pegawai VOC dalam catatannya De Ambonsche Historie yang sudah dialihbahasakan menuturkan, saat kapal Portugis yang dipimpin Francesco Serrao kandas di pulau dekat Ambon, Sultan Ternate dan Tidore yang saat itu saling berebut wilayah kekuasaan bergegas mengirim utusan mengundang Serrao. Utusan Sultan Ternate lebih dahulu bertemu Serrao dan membuat perjanjian kerja sama untuk melawan Tidore. Perjanjian itu mengawali perdagangan monopoli dan campur tangan Portugis selama bertahun-tahun di Kesultanan Ternate.

Pengaruh pertikaian Ternate dan Tidore pada masa itu berimbas sampai ke pulau kecil di sekitar kawasan Maluku, seperti Banda Neira. Pulau Lonthor berada di bawah pengaruh Tidore, sementara Pulau Neira berafiliasi dengan Ternate. Perseteruan kedua kerajaan itu, menurut Wakil Rektor Sekolah Tinggi Hatta-Sjahrir di Banda Neira, Farid Muhammad, ikut memicu pertikaian antara masyarakat di Lonthor dan Neira.

”Ada kelompok ulisiwa (persekutuan sembilan) yang mewakili Tidore dan ulilima (persekutuan lima) yang mewakili Ternate. Pertikaian di ’pusat’ berimbas sampai ke masyarakat di Banda,” kata Farid.

Perpecahan juga terjadi antar-elite di internal kesultanan yang sama. Intrik politik internal di Kesultanan Ternate, pada 1528-1529, menunjukkan betapa mudahnya Portugis memecah belah elite kerajaan. Adnan Amal dalam Kepulauan Rempah-rempah mengisahkan, Sultan Ternate ketiga Deyalo bertengkar dengan Taruwese, orang kuat kerajaan yang dekat dengan Gubernur Portugis De Menezes.

Taruwese mengincar takhta Deyalo yang masih belia. Baru setahun berkuasa, Deyalo disingkirkan lewat kudeta Taruwese dan Portugis. Deyalo diusir dan Taruwese dinobatkan sebagai sultan. Rakyat menolak Taruwese. Saat hubungan Taruwese dan Menezes retak, penguasa Portugis itu membantu rakyat menumbangkan Taruwese. Pengudeta itu dibunuh rakyatnya sendiri. Sejak kematian Taruwese, Portugis memperkuat pengaruhnya melalui campur tangan dalam urusan pergantian takhta di Kesultanan Ternate.

Sedikit ke bagian barat, Kesultanan Gowa, Makassar, Sulawesi Selatan, menghadapi konflik yang tak kalah intens. Konflik internal terus terjadi antara Gowa dan suku Bugis di Bone yang dipimpin oleh Arung Palakka. MC Ricklefs dalam A History of Modern Indonesia Since C.1300, menggambarkan, aliansi antara Arung Palakka dan VOC dalam perang melawan Kesultanan Gowa akhirnya berujung pada jatuhnya Kesultanan Gowa dan bercokolnya VOC di tanah Sulawesi.

Sejarawan Universitas Pattimura Usman Thalib berpendapat, efek domino kejatuhan Nusantara yang dimulai dari timur, tidak semata disebabkan oleh elite yang terpecah. Menurut dia, keunggulan persenjataan bangsa Eropa dibandingkan kerajaan lokal di abad ke-16 juga menjadi faktor penentu. Namun, ia tidak menafikan bahwa perpecahan elite menjadi satu dari sekian banyak variabel kejatuhan Nusantara.

Relevan

Bangsa yang besar adalah yang bersedia terus belajar dari sejarah. Pengajar Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Pattimura, Josep Antonius Ufi, berpendapat, kisah tentang perpecahan di tatanan masyarakat dan elite pada era kolonialisme masih sangat relevan untuk dijadikan pembelajaran. Apa yang tertanam saat masa kolonial berpotensi terus terulang. Sebab, warisan masa lalu tentang rapuhnya semangat kebangsaan dan persatuan masih mengisi memori kolektif bangsa.

”Jika ada pemicu sedikit saja akan mudah muncul konflik. Kalau sibuk berkonflik, negara semakin lemah menghadapi tantangan zaman. Seharusnya kita melangkah maju, jadi mundur,” kata Josep.

Selama tujuh dekade sejak Indonesia merdeka, konflik dengan latar belakang suku, agama, ras, dan antargolongan berulang-ulang terjadi di Nusantara. Alih-alih semakin terjalin, kohesi sosial yang menjadi basis imaji Indonesia sebagai bangsa yang beragam ditengarai justru makin mendapat percobaan di sejumlah tempat. Sementara itu, elite politik relatif disibukkan dengan perebutan kursi kekuasaan demi memuluskan jalan menuju Pemilu 2019.

Jika pemerintah dan masyarakat tidak hati-hati, gejolak yang muncul belakangan ini bisa mengancam bangsa. ”Jangan lupa, Indonesia dulu pernah mempraktikkan persatuan di tengah keberagaman. Kerajaan dan desa yang bertengkar, akhirnya bersatu mengusir musuh yang sama, yaitu penjajah. Sekarang, lebih banyak musuh yang muncul dalam bentuk lain dan perlu kita hadapi dengan kekompakan,” kata Farid.

Konflik juga selalu membawa kepahitan. Sebagai orang yang pernah merasakan pedihnya konflik, Poengky van Den Broeke memberi pesan singkat, ”Jangan mudah terprovokasi. Bangsa ini adalah masa depan kita.”

Sumber: Kompas, (AGNES THEODORA/ANTONY LEE)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s