Kesadaran Bersama di Awal Republik

“Bangsa adalah jiwa, sebuah prinsip spiritual. Ada dua hal yang membentuk jiwa ini. Pertama ialah masa lalu dan yang kedua adalah masa kini. Kepemilikan yang sama atas kenangan; dan yang lainnya persetujuan masa kini, keinginan untuk hidup bersama, keinginan untuk terus mengembangkan warisan yang sama.” (Ernest Renan, What is a Nation?)

Jika era pascamodern sering membuat kita gamang memahami identitas sebagai bangsa, masa awal Republik ini bisa jadi titik untuk berefleksi. Pada era itu, orang yang berbeda suku, aliran, agama, dan etnis melebur pada kesadaran bersama; meraih merdeka dan hidup bersama sebagai satu bangsa atau mati memperjuangkannya.

Presiden pertama RI, Soekarno, dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi membicarakan makna berbangsa dan jiwa bangsa dengan mengulas pandangan Ernest Renan yang dituangkan dalam tulisan pada konferensi di Paris, Perancis tahun 1882 dengan judul What is a Nation? Pemaknaan atas bangsa itu jadi sangat kontekstual dalam pengalaman berdirinya Indonesia yang serba multi. Bangsa Indonesia tidak terbentuk atas dasar kesamaan suku, kesamaan etnis, bukan pula atas dasar budaya, agama, dan kepercayaan yang sama.

Indonesia sebagai negara bangsa berdiri karena ada pengalaman bersama sebagai bangsa tertindas oleh penjajah. Kemudian, ada keinginan untuk hidup bersama dengan nilai dan tujuan masa depan yang sama. “Jiwa Indonesia adalah jiwa gotong royong, jiwa persaudaraan, jiwa kekeluargaan. Kita telah merumuskan jiwa yang demikian itu dengan apa yang dinamakan Pancasila,” tulis Soekarno.

Benih kesadaran bersama sebagai satu bangsa sudah muncul pada awal abad ke-20, antara lain lewat berdirinya Budi Utomo 1908 dan Sumpah Pemuda 1928. Para pendiri bangsa memupuk benih itu dengan gagasan-gagasan kebangsaan dan perilaku mereka yang membumikan gagasan itu. Masa 1945-1949 jadi persemaian benih-benih pemahaman dalam bentuk tindakan. Orang-orang yang boleh jadi tak saling kenal, tetapi karena punya pengalaman dan tujuan sama, bahu-membahu berjuang melawan penjajah. Harta benda, masa muda, bahkan nyawa mereka korbankan untuk cita-cita itu. Kendati, tak jarang sumbangsih mereka tak selalu tercatat dalam lembaran sejarah yang ditulis penguasa.

Sebuah prasasti hitam di Taman Makam Pahlawan (TMP) Giri Tunggal di Kota Semarang, Jawa Tengah, mencatat sebagian kecil dari pejuang itu, yang dimakamkan di TMP tersebut. Ribuan nama pejuang yang dituliskan di prasasti itu memberi gambaran awal atas keanekaragaman latar belakang para pejuang tersebut.

Di antara ribuan nama itu, “terselip” nama Kho Siang Bo. Seorang penjaga makam, yang ditemui Kompas awal Maret lalu, menunjukkan nisannya. Di nisan tertulis keterangan gugur tahun 1945 dan Angkatan Muda. Beberapa orang yang saat itu ditemui Kompas di TMP Giri Tunggal, tak ada yang dapat menjelaskan lebih jauh latar belakang pejuang itu dan dalam pertempuran apa ia gugur. Selain nisan Kho Siang Bo, ada satu nisan lagi yang bertuliskan nama Tionghoa, yakni makam Lie Eng Hok (1893-1961).

Junus Jahja dalam Peranakan Idealis: Dari Lie Eng Hok sampai Teguh Karya menuturkan, Lie merupakan perintis kemerdekaan yang terlibat dalam pemberontakan melawan Belanda di Banten pada 1926. Selama masa prakemerdekaan, ia jadi kurir yang menyampaikan pesan pergerakan. Lima tahun ia dibuang Belanda ke Boven Digoel. Saat meninggal tahun 1961, ia sempat dimakamkan di tempat pemakaman umum, tetapi kawan seperjuangannya lalu mengupayakan agar Lie bisa dimakamkan di TMP Giri Tunggal. Baru 25 tahun setelah meninggal, Lie akhirnya dikebumikan bersama para pejuang lain.

“Sebenarnya masih ada orang-orang Tionghoa lain yang ikut berjuang, misalnya dalam Pertempuran Lima Hari di Semarang. Tetapi mereka tidak dikenal dalam sejarah,” tutur Jongkie Tio, penulis buku Kota Semarang dalam Kenangan.

Sikap orang Tionghoa pada masa kemerdekaan terbelah. Ada yang pro China, pro Belanda, tetapi juga tidak sedikit yang pro pada integrasi sebagai bangsa Indonesia. Liem Koen Hian (1886-1952), seorang wartawan, mendirikan Partai Tionghoa Indonesia pada 1932. Partai ini meyakini, peranakan Tionghoa adalah orang Indonesia yang “lahir, hidup, mati, dan dikubur di Indonesia. Karena itu, Indonesia harus menjadi tumpuan cinta dan bakti”.

Liem berkawan akrab dengan wartawan AR Baswedan yang mendirikan Partai Arab Indonesia pada tahun 1934. Purnawan Basundoro dalam A.R. Baswedan: dari Ampel ke Indonesia menuturkan, keduanya bergabung dengan surat kabar Tionghoa berbahasa Melayu, Sin Tit Po. Surat kabar ini sangat nasionalis dan menyerukan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Partai yang didirikan AR Baswedan juga mendorong peranakan Arab untuk menyatakan kesetiaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

Keberadaan Partai Tionghoa dan Partai Arab Indonesia, mendorong inklusivitas kaum peranakan, baik Tionghoa maupun Arab, dalam berbagai pergerakan menjelang dan saat kemerdekaan. Mereka punya semangat yang sama dengan pejuang dari berbagai etnis lain di Indonesia, seperti Jawa, Sunda, Minang, dan Bugis.

Tokoh agama

Tidak hanya pejuang dari berbagai etnis yang memberi sumbangsih dalam mempertahankan kemerdekaan. Tokoh agama juga berperan penting di masa mempertahankan Republik dari agresi militer pertama dan kedua Belanda.

MC Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 mencatat sumbangsih besar ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan tokoh Muhammadiyah dalam menjaga Republik. Para tokoh agama Islam menyatakan, perang mempertahankan Tanah Air Indonesia adalah perang sabil, sebuah kewajiban bagi Muslim. Para kiai dan murid mereka berdatangan dari sejumlah pondok pesantren di Jawa Timur ke Surabaya untuk bertempur melawan Inggris. Dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, 70.000-140.000 rakyat menyerang tentara Inggris.

Namun, narasi sejarah ini seolah tak muncul di permukaan selama Orde Baru. “Peran santri tidak banyak dibicarakan. Energi besar katupnya terbuka saat kiai mengatakan hukumnya (membela Tanah Air) jihad,” kata Purwo Santoso, Rektor Universitas NU Yogyakarta yang juga Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada.

Purwo menuturkan, seruan para kiai yang dihormati para santrinya itu dapat dipahami karena dalam NU ada doktrin hubbul wathon minal iman. “Orang tidak sempurna imannya kalau tidak mencintai bangsanya,” kata Purwo.

Di Kota Semarang, Pertempuran Lima Hari, juga mengingatkan pada nama Uskup Agung Semarang Mgr Soegijapranata. Ia berupaya menghentikan rencana tentara Jepang “membantai” pemuda yang hendak merebut Kota Semarang. Ia juga mengirim dua pemuda dengan latar belakang agama berbeda untuk menemui Perdana Menteri Sjahrir guna memulihkan stabilitas keamanan di Semarang.

Dengan memanfaatkan statusnya sebagai Uskup, Mgr Soegijapranata juga meminta Vatikan segera mengakui kemerdekaan Indonesia. Upaya itu berhasil. Soegijapranata juga aktif menulis di media asing, mengecam agresi militer Belanda yang berkedok aksi polisionil. “Mgr Soegija itu dikenal dengan pernyataannya 100 persen Katolik dan 100 persen Indonesia,” kata Theodorus Sudimin, Ketua The Soegijapranata Institute di Semarang.

Dalam naskah pidato tahun 1952-1953, koleksi The Soegijapranata Institute, Mgr Soegijapranata menuturkan dua sisi identitas yang saling melengkapi. Sebagai Vikaris Apostolik, ia merasa berkewajiban memelihara dan memimpin umat Katolik. “Sebagai penduduk kota besar Semarang dan anak suku bangsa Jawa, kami berwajib sedapat mungkin turut serta dalam menghindarkan segala macam bahaya, kekacauan, dan kerugian besar yang mengancam kota, nusa, dan bangsa,” ujarnya.

Perbedaan lainnya juga bisa dilihat dari aspek ideologi politik. Ada keanekaragaman pemikiran politik para pejuang pergerakan kemerdekaan. Namun, mereka bisa mengesampingkan perbedaan itu dalam tujuan yang sama.

Guru Besar Sejarah Universitas Gadjah Mada Suhartono menggambarkan posisi para pejuang dan tokoh pergerakan yang punya ideologi berbeda seperti pembentukan tesis dan antitesis. Ada kalanya mereka merenggang jauh, tetapi pada saat lain mereka bertemu. Suhartono mencatat, setidaknya ada tiga fragmentasi besar pegangan ideologis pergerakan saat itu, yakni nasionalis, sosialis dengan berbagai variannya, serta Islam.

Lantas apa yang membuat perbedaan aliran pemikiran itu luruh sehingga mereka berjuang bersama? “Kesadaran bersama. Ada kesadaran nasional. Ada keinginan untuk hidup bersama atau untuk ada bersama,” kata Suhartono.

Pada masa kini, ketika gelombang persoalan yang menerpa bangsa Indonesia kian kuat, kesadaran bersama itu semakin dibutuhkan. Pertanyaannya, masihkah kesadaran itu dirawat?

sumber:kompas

(ANTONY LEE/MUHAMMAD IKHSAN MAHAR)


Ini yang harus kembali bangsa ini ingat. Nilai-nilai yang telah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa ini. Lepas dari dikotomi dan kepicikan sektarian yang hanya ingin mendahulukan kepentingan kelompoknya sendiri.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s